Profil Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengubah Kementerian Pariwisata pada Kabinet Kerja menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2020.
Kemenparekraf RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang sejak 23 Desember 2020 dijabat oleh Sandiaga Uno.
Bermula dari Depparpostel
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebelumnya bernama “Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi” pada periode 1983-1988, dengan menterinya saat itu adalah Achmad Tahir.
Selanjutnya, dalam perjalanan tata kelola pemerintahan Republik Indonesia, nama kementerian ini berganti nama menjadi:
- Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenibud) (1998–1999)
- Kementerian Negara Pariwisata, dan Kesenian (Kemengparsen) (1999–2001)
- Kementerian Negara Kebudayaan, dan Pariwisata (Kemenegbudpar) (2001–2005)
- Departemen Kebudayaan, dan Pariwisata (Depbudpar) (2005–2009
- Kementerian Kebudayaan, dan Pariwisata (Kemenbudpar) (2009–2011)
- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) (2014–2019)
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2011–2014) dan (2019–sekarang).
Pada periode 2014-2019, Presiden Joko Widodo memisahkan tugas-tugas Ekonomi Kreatif dari Kementerian Pariwisata, dan membetuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Bekraf merupakan badan yang berada satu level di bawah kementerian, dan berfungsi memperkuat sektor ekonomi kreatif, termasuk perlindungan bagi karya kreatif seniman Indonesia. Kemudian mulai 2019, Presiden Joko Widodo kembali melebur Bekraf dengan Kementerian Pariwisata.
Menteri-menteri yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Achmad Tahir, S.I.P. (27 Juni 1924 – 17 Agustus 2002) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan tokoh militer Indonesia. Dia pernah mengemban tugas sebagai Panglima Divisi IV/TKR pada zaman revolusi kemerdekaan Indonesia.
Pada masa Orde Baru, dia dipercaya menjadi Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dalam Kabinet Pembangunan IV periode 1982–1987 dan Kabinet Pembangunan V periode 1987–1992 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah tidak lagi menjadi menteri, dia ditugaskan sebagai Dubes Keliling Gerakan Nonblok untuk wilayah Eropa kemudian menjadi Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Soesilo Soedarman (EYD: Susilo Sudarman) (10 November 1928 – 18 Desember 1997) adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan VI (1993—1998) dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada Kabinet Pembangunan V (1988—1993). Soesilo Soedarman juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington DC dari 18 Februari 1986 hingga 11 April 1988. Ia juga menjadi Anggota MPR RI mewakili Golongan Karya untuk daerah pemilihan Sumatera Utara hingga akhir hayatnya.
Joop Ave (5 Desember 1934 – 5 Februari 2014) adalah salah satu orang paling dekat dan dipercaya oleh Presiden Soeharto yang pernah menjabat Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan VI dan Kepala Rumah Tangga Istana Presiden.
Abdul Latief merupakan salah seorang pendiri HIPMI dan merupakan ketua umum pertama dari organisasi pengusaha muda tersebut. Prestasinya dalam bidang perdagangan, menyebabkan ia ditarik ke dalam kabinet pemerintahan Soeharto.
Dia pernah menduduki posisi Menteri Tenaga Kerja (1993 – 1998) dan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya (1998). Sebelumnya, Ia adalah Anggota DPR/MPR untuk periode 1997-2002 mewakili Partai Golongan Karya untuk Sumatera Barat. Pada awal tahun 1998, Latief mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan VII yang diikuti oleh belasan menteri lainnya. Kemunduran Latief merupakan awal kejatuhan pemerintahan Soeharto.
Drs. H. Marzuki Usman, S.E., M.A. gelar Sri Paduko Alam Mangkunegeri (lahir 30 September 1943) adalah seorang ekonom dan pakar pasar modal. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Kabinet Reformasi Pembangunan) serta Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Kabinet Persatuan Nasional).
Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono, M.Eng. (5 Januari 1941 – 27 Juni 2012) adalah mantan Menteri Perhubungan Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pengembangan Industri Strategis.
Pada hari Rabu, 27 Juni 2012, sekitar pukul 17.08 WIB di RS Premiere Ramsay, Jatinegara, Jakarta Timur, Giri Suseno meninggal dunia akibat metastase kanker prostat ke paru-paru. Ia meninggalkan seorang isteri, Dra. Sri Saparini, dan tiga orang anak, yakni Ir. Laksmi Wijayanti, MCP, Ir. Budi Setiawan, MSMT, dan dr. Dian Nurcahyati, MSc.
Hidayat Jaelani (16 Juni 1937 – 31 Januari 2006) adalah Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian pada era Kabinet Persatuan Nasional. Ia beristri dengan Tientien Kartini dan dikaruniai lima anak. Pendidikan terakhirnya adalah Universitas Padjadjaran Bandung pada Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Jabatan terakhirnya adalah Komisaris PT Pos Indonesia. Ia wafat pada 31 Januari 2006 dan dimakamkan di Makam Keluarga Yayasan al Hikmah Mustofa, Warungkandang, Plered, Purwakarta.